 |
| Kapolri |
Jakarta-Kepala Polri Jendral Timur Pradopo berencana merekrut 10 ribu personil baru pada 2012. Rencana ini disampaikannya dalama Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR yang membahas usulan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012. Kapolri mendiskusikan masalah anggaran ini karena persetujuananggarandipegang Komisi III selaku mitra kerja Polri.
Timur menjelaskan meningkatnya isu global seperti hak asasi manusia, terorisme, lingkungan hidup dan perdagangan bebas telah mendorong turbulensi di semua aspek kehidupan masyarakat dan bernegara. Ini berdampak pada peningkatan dan kualitas gangguan keamanan.
“Ke depan Polri dihadapkan pada konflik massa, komunal, sengketa agraria, kerusuhan pemilukada dan sebagainya. Karenanya, diperlukan operasional Polri yangmaksimal. Tambahan personil baru sangat dibutuhkan agar Polri bisa menjaga keamanan di Indonesia secara humanis,” jelasnya di ruang rapat Komisi III DPR, Kamis (8/3).
Lebih lanjut, Timur menuturkan bahwa penambahan personil baru ini telah mendapat persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Presiden mengatakan bahwa Polri perlu merekrut personil baru sebanyak 50 ribu hingga 2014. Untuk tahun ini (2012) rencana 10 ribu personil,” tuturnya seraya menambahkan sejak 2009 polri merekrut personil baru hanya untuk menggantikan anggota yang pensiun.
“Rincian 10 ribu personil itu terdiri dari 6 ribu Sabara dan 4 ribu brimob. Sebenarnya ini belum cukup, tapi akan kami maksimalkan. Personil baru ini akan ditempatkan di pengendali massa dan huru hara. Karenanya kami butuh dana untuk rekrutmen, pendidikan dan peralatan mereka,” jelasnya.
Lalu, dari mana dana itu akan didapat?
Timur mengatakan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan itu berasal dari anggaran Silpa (sisa anggaran) Tahun 2011. “Anggaran Silpa yang tersisa itu sebesar Rp2,254 Triliun. Salah satunya akan digunakan untuk merekrut 10 ribu personil baru sekaligus untuk program pendidikan dan peralatannya,” ujarnya. Selebihnya, dana itu akan digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana Polri.
Anggota Komisi III dari Partai Golkar Ade Supriatna menyatakan persetujuan fraksinya terkait penggunaan kembali dana Silpa (sisa) Tahun Anggaran 2011 itu ke dalam APBN-P 2012. “Saya rasa itu cukup masuk akal. Saya atas nama fraksi Golkar mendukung penuh agar Silpa itu bisa diserahkan kembali ke ABPN-P 2012,” jelasnya.
Persetujuan ini ternyata tak berbeda dengan kesimpulan raker. Ketua Komisi III Benny K Harman menyatakan menyetujui rencana Polri ini dengan menggunakan dana Silpa 2011. “Komisi III menyetujui dan memahami kebutuhan anggaran tambahan Polri di APBN-P 2012 yang bersumber dari Silpa dan anggaran optimalisasi,” jelasnya.
Pada rapat sebelumnya, Komisi III juga telah menyetujui usulan anggaran Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk APBN-P 2012 sebesar Rp 301 miliar. Anggaran ini untuk mendukung pelaksanaan program penyidikan intelijen dan dukungan pengembangan saran dan prasarana peralatan kejaksaan.
Berdasarkan prosedur yang berlaku di DPR, usulan anggaran ini belum tentu serta merta disetuji. Dana atau anggaran yang telah disetujui oleh Komisi III ini masih akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Setelah itu, maka akan disetujui di tingkat rapat paripurna DPR. hko
