 |
| Okky Asokawati, |
Setidaknya, demikian penilaian dari Okky Aso-kawati, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketika mengomentari sikap yang ditunjukkan Muhaimin Iskandar terkait kasus suap di Kemenaker-trans beberapa hari lalu. “Sebagai seorang pemimpin, tidak sepatutnya Muhaimin mengeluarkan pernya-taan publik seperti itu. Kan sudah jadi resiko seorang pemimpin harus bertang-gungjawab terhadap apapun perbuatan yang dilakukan oleh anak buah.
Kalau soal salah benarnya, serahkan saja pada proses hukum,” ujar mantan peragawati papan atas yang kini menjadi legislator ini.Politisi perempuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari daerah pemilihan DKI Jakarta II itu menya-takan, bahwa ia melihat Cak Imin-sapaan akrab Muhai-min Iskandar- seperti tidak siap menerima terpaan isu negatif yang sangat ken-cang menerpanya tersebut. Alhasil, ia pun menjadi panik dan sangat tergesa-gesa mengeluarkan pernyataan yang justru berdampak negatif bagi dirinya. “Saya melihat seolah ia ingin ‘membuang badan’ atau bahkan ‘mencuci tangan’ dari masalah ini.”
Psikolog lulusan Universitas Indonesia itu meng-imbau, agar Menakertrans yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, dapat ber-sikap maupun bertindak layaknya seorang pemipin.
Bagaimana Okky melihat kasus yang menimpa lem-baga yang menjadi mitra kerjanya sebagai anggota Komisi IX DPR tersebut? Serta, apa harapannya agar persoalan ini dapat dise-lesaikan secara tuntas dan bagaimana agar tak terulang lagi ke depannya?
Perempuan kelahiran Jakarta, 6 Maret 1961 itu, mengemukakannya kepada Metro Surya. Berikut petikan-nya wawancaranya.
Bagaimana sikap Komisi IX DPR melihat kasus suap yang terjadi di Kemena-kertrans?
Terus terang, kami selaku mitra kerja kementerian tersebut di Komisi IX DPR yang membidangi persoalan ketenagakerjaan dan trans-migrasi ini, merasa kecolo-ngan. Soalnya, setiap kali pertemuan dengan pihak Kemenakertrans, isu yang menjadi primadona dalam setiap bahasan adalah selalu persoalan TKI. Akibatnya, isu seputar persoalan lainnya yang terjadi di kementerian tersebut tertutup oleh isu-isu sexy seputar masalah TKI saja.
Selain itu, seingat saya, setiap ada pertemuan de-ngan para pejabat Kemena-kertrans yang membidangi transmigrasi, terutama de-ngan Direktur Jenderal P2KT, kami merasa se-muanya berjalan dengan baik dan tidak memiliki per-soalan yang berarti.
Apakah selama ini Ko-misi IX DPR tidak pernah menemui kejanggalan-ke-janggalan saat melakukan Kunker ke kawasan trans-migrasi?
Menurut saya, berdasar-kan laporan beberapa teman-teman yang sempat mela-kukan kunjungan kerja ke beberapa kawasan trans-migrasi di Tanah Air, me-mang ada beberapa perso-alan yang mendapat per-hatian serius dari Komisi IX DPR. Misalnya, masalah minimnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur dan minimnya program pendam-pingan pada peserta trans-migran.
Persoalan di atas, ten-tunya akan menjadi per-soalan serius dan dapat menghambat keberhasilan program nasional yang ber-tujuan meningkatkan kese-jahteraan rakyat dan pe-merataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia ini. Untuk mengatasi per-soalan tersebut, maka Ko-misi IX DPR pun telah membentuk panitia kerja khusus tentang persoalan transmigrasi. Jadi, intinya kami pun telah mencium gelagat tak baik dari pena-nganan berbagai program di sektor transmigrasi ini. Namun, itu tadi, saya akui bahwa penanganan perso-alan ini tidak digarap se-serius persoalan TKI.
Setelah kasus suap ini meledak, apa yang seha-rusnya dilakukan oleh Ko-misi IX dalam waktu dekat ini?
Sebagian besar teman-teman di Komisi IX DPR sepakat untuk segera me-lakukan rapat dengar pen-dapat dengan Menakertrans. Dalam kesempatan ter-sebut, kami akan meminta penjelasan secara terbuka tentang sejauh mana ke-terlibatan dia dalam kasus ini.
Tapi, kan secara terbuka di media masa Muhaimin telah menyatakan bahwa ia tidak pernah terlibat dan tidak tahu menahu tentang masalah ini?
Terus terang, saya sangat prihatin dan kecewa men-dengar jawaban yang keluar dari mulut seorang pemim-ipin sekelas Muhaimain Iskandar. Seharusnya, se-bagai seorang pemimpin ia memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap per-buatan yang dilakukan anak buahnya. Lagi pula secara logika sehat, mustahil kalau pempimpin tertinggi di suatu instansi tak mengetahui persoalan perkerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Oleh karena itu, jawaban yang dilontarkan Muhaimin tersebut, bagi saya seolah ia mau ‘membuang badan’ atau mau ‘mencuci tangan’ dari persoalan yang kini sedang dihadapi oleh instansi dan anak buahnya tersebut.
Kasus ini masih terus dalam proses pengusutan di KPK. Apa harapan Anda?
Tentunya saya dan kita semua berharap KPK dapat mengungkap kasus ini se-cara tuntas dan menindak semua yang terlibat dan yang diduga bertanggung jawab terhadap masalah ini, termasuk terhadap pejabat-pejabat lain yang lebih tinggi di kemenakertrans, terma-suk menterinya.
Saya kira sebagai per-bandingan atau dapat dija-dikan perbandingan yang baik tentang kasus ini ada-lah persoalan yang terjadi terhadap mantan Mensos, Bachtiar Chamzah. Meski-pun ia mengaku tak menik-mati hasil dari penyele-wengan dana yang terjadi di kementerian tersebut, namun sebagai pemimpin ia harus bertanggungjawab, sehingga pengadilan memu-tus ia bersalah dan dike-nakan hukuman kurungan penjara selama sekian ta-hun.
Ada hal lain yang ingin Anda sampaikan?
Peristiwa ini, saya kira dapat dijadikan momentum bagi teman-teman di Komisi IX DPR untuk lebih serius memperhatikan setiap per-soalan yang ada di mitra kerjanya, terutama di bidang transmigrasi yang awalnya dianggap tak ada masalah. Kalau perlu untuk menun-taskan persoalan ini agar tak terjadi lagi dikemudian hari, kita sepakat itu.***
