IJAZAH PALSU BEREDAR DI UNDAR

Jombang, Metro Surya - Puluhan mahasiswa Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang menggelar aksi turun jalan. Hal itu dipicu oleh maraknya peredaran ijazah Undar yang terindikasi palsu. Mahasiswa mendesak agar DPRD setempat membentuk tim khusus guna melakukan verifikasi. Itu tertama bagi PNS yang mengantongi ijazah haram tersebut. Aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) ini dimulai dari depan kampus. Selanjutnya, mereka melakukan longmarch menuju gedung dewan. Sepanjang perjalanan, mahasiwa yang mengenakan jaket almamater warna kuning itu melakukan orasi. Selain itu juga
membagikan selebaran. "Ijazah paslu, ijazah palsu, ojo gelem," teriak mereka hampir bersamaan.

Kedatangan mahasiswa ke gedung wakil rakyat ini langsung ditemui Komisi D DPRD setempat. Sukri, koordinator aksi mengatakan, aksi turun jalan para mahasiswa ini karena terpantik maraknya peredaran ijazah aspal (asli tapi palsu) yang mengatasnamakan Undar.

Sukri juga mensinyalir bahwa perdaran ijazah haram tersebut jumlahnya sudah ribuan. Ironisnya, hal itu sudah menyebar di tingkat Jawa Timur, tak terecuali di Kabupaten Jombang. Dengan demikian, kemungkinan besar ijazah tersebut juga digunakan sejumlah orang sebagai persyaratan masuk PNS.

Oleh karena itu, aliansi BEM se-Undar meminta dewan untuk melakukan verifikasi. Jika dalam verifikasi tersebut ditemukan PNS yang menggunakan ijazah palsu, maka harus ditindak tegas. Ia juga mengakui bahwa di Undar telah terjadi dualisme. Yakni, kubu Rektor Hj Ma'murotus Sa'diyah atau Neng Eyik dan kubu Rektor Lukman Hakim Musta'in atau Gus Luk. "Kami sendiri berasal dari kubu Neng Eyik. Kami resah dengan beredarnya ijazah palsu. Kita susah payah kuliah, namun mereka dengan mudah membeli ijazah tanpa melalui proses yang sesungguhnya. Ini jelas pembodohan," kata Sukri menegaskan.

Menjawab tuntutan mahasiswa, Ketua Komisi D DPRD Jombang, Imam Hanafi mengatakan. Pihaknya cukup prihatin dengan fenomena dengan kampus Undar. Hanya saja, ia dan komisinya akan melakukan pembahasan secara internal terlebih dulu. Selanjutnya komisi yang membidangi masalah pendidikan ini akan melakukan melakukan koordinasi dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah). 

Tujuan melakukan penelusuran terkait ijazah aspal yang diduga sudah masuk birokrasi tersebut.

Terkait tuntutan agar komisi D membentuk tim khusus, Hanafi berjanji akan memberikan jawaban pada Selasa pekan depan. "Besok kita sudah libur. Jadi kepastian tentang pembentukan tim khusus baru kita sampaikan Selasa depan. Silahkan adik-adik mahasiswa ke dewan lagi," ujar politisi dari Partai Demokrat ini. bejat

INDEKS BERITA