Tanah Bumbu, MS - Gonjang ganjing Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan bakal dikembalikan ke Kabupaten Induk Kotabaru karena dianggap gagal melaksanakan implementasi otonomi daerah, membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanbu angkat bicara karena hal itu dianggap meresahkan masyarakat.
“Selama ini masyarakatnya sudah hidup tenang dan damai, kok tiba-tiba ada isu seperti ini. Namun persoalan seperti ini, memang bisa saja terjadi, dan tentunya kita akan menunggu Action Pemerintah Daerah bagaimana reaksinya,” Ketua DPRD Tanbu H. Buhanuddin, S.Sos.MPd..
Sementara H. Syamsul Bachri dari fraksi Bintang Reformasi hanya mengatakan “kita menyambut baik apa yang disampaikan oleh staf khusus Mentri Lingkungan Hidup, ini adalah pemacu buat kita agar kedepan lebih baik lagi menata Kabupaten yang kita cintai ini. Sekarang tugas kita adalah membenahi dan memperbaiki apa yang sudah terjadi, agar kedepan tidak ada lagi hal-hal seperti ini lagi,”urainya.
Hasanuddin, SA.g dari Fraksi P3 “DPRD berharap agar Pemda merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh Staf Kementrian Lingkungan hidup tersebut, karena ini sebagai pendorong agar kita akan bekerja lebih baik lagi, sehingga kita bisa dan mampu mengembalikan Tanbu kelevel yang sebenarnya”Ucapnya.
Ir.Aman Makmur dari fraksi Golkar tidak terlalu memperdulikan tentang isu – isu diatas, akan tetapi yang menjadi perhatiannya adalah ingin memperjuangkan apa yang dinamakan Corporet Social Resfoncibility (CSR). Kalau dulu namanya Community Development (CD), sekarang menjadi CSR, semua perusahaan berkewajiban melaksanakan ini. Menurut Aman peraturan yang mengatur tentang CSR ini sedang digodok di DPR- RI. Yakni Rancangan Peraturan Pemerintah ( RPP ), disitu ada sumbangan buat daerah penghasil berkisar antara 2- 4 %. “Nach kalau ini sudah selesai digodok dan menjadi PP, maka kita minta Rp 1000.- saja per Metrik Ton, dikalikan 90 juta MT setahun, maka itu berarti kita akan mendapatkan bagian dari CSR tersebut sebanyak Rp 900 Milyar”sebutnya.
Oleh sebab itu Aman Makmur berharap agar masyarakat mendukung apa yang diperjuangkan oleh DPRD Tanbu. “Saya berharap supaya masyarakat tanbu mendoakan dan mendukung agar hal ini bisa berhasil,”pintanya.
Tanbu menurut evaluasi implementasi otonomi daerah tahun 2010 dan 2011 dinilai gagal dan sangat mengecewakan. Indikator yang menjadi kelemahan dan membuat Tanbu terpuruk adalah pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, dan belum memperlihatkan prospek menuju arah perbaikan. Kedua mengenai sektor kesehatan, dimana tingginya angka kematian, disertai angka harapan hidup yang masih rendah. Ketiga adalah akuntabilitas keuangan daerah yang terkait dengan penggunaan APBD.
Semoga saja hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah dan berusaha memperbaiki agar posisi tanbu akan kembali kelevel yang semestinya.
Salah seorang warga tanbu saat dimintai pendapatnya tentang adanya berita tersebut, “Saya tidak terima pak kalau sampai Tanbu dikembalikan ke Kabupaten Induk. Kami tidak ingin kembali kekehidupan masa lalu, sakit pak, terisolir dan tidak berkembang, kasihan pak kalau bisa jangan. Kehidupan kami sekarang jauh lebih baik ketimbang ketika masih bergabung dengan Kotabaru”tandasnya. (Ridwan/ Imr)
